Won9keluD WaP
Wape petani lereng Kelud

- Pemerintah Kabupaten Blitar membuka pintu mediasi dengan Pemerintah Kediri terkait dengan sengketa Gunung Kelud. Mereka juga siap mengelola sumber daya alam itu bersama-sama jika pemerintah Kediri bersedia. "Pemkab Kediri bisa mendirikan badan usaha milik daerah untuk mengelola Kelud bersama-sama," kata Kepala Bagian Humas Pemkab Blitar, Joni Setiawan, Rabu 9 Mei 2012. Menurut Joni, hal ini karena obyek wisata Gunung Kelud menghasilkan banyak sekali pemasukan keuangan dari kunjungan wisatawan. Pemkab Blitar juga akan mengembalikan biaya pembangunan infrastruktur Kelud yang telah dikeluarkan pemerintah Kediri. Dalam hal ini Pemkab Kediri telah menggelontorkan dana Rp 80 miliar untuk membangun lokasi wisata itu. Pengembalian itu akan dilakukan jika PTUN memberikan hak pengelolaan kepada Blitar. Joni mengatakan Pemkab Blitar juga akan mematuhi perintah pengadilan, termasuk melakukan mediasi. Bahkan upaya itu dinilai lebih efektif dibandingkan proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. "Kami siap bernegosiasi dengan Kediri," kata Joni. Sebelum gugatan hukum disampaikan ke PTUN, upaya mediasi antardua pemerintah daerah itu sudah dilakukan. Namun upaya yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya Pemkab Blitar terpaksa menempuh upaya hukum untuk menyelesaikan persoalan itu. Dalam sidang kedua di PTUN Surabaya yang dihadiri Pemerintah Provinsi sebagai tergugat, Selasa 8 Mei 2012, majelis hakim memasukkan Pemkab Kediri sebagai turut tergugat. Hal ini untuk memudahkan proses mediasi antardua lembaga pemerintah itu. "Kami berharap ada jalan keluar yang baik," kata Kepala Bantuan Hukum Biro Hukum Pemerintah Jawa Timur, Mahfudz, kemarin. Harapan penyelesaian damai itu tampaknya bertepuk sebelah tangan. Pemerintah Kediri enggan menanggapi imbauan pengadilan untuk menempuh jalur damai. "Kami akan ikuti proses hukumnya. Soal mediasi itu memang prosedur pengadilan," kata ketua Tim Penegasan Batas Kediri, Yusron. Dia juga membantah kabar yang diembuskan Pemkab Blitar bahwa ada wilayah mereka yang tercaplok oleh Kediri atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/133/KPTS/013/2012. sumber:tempo.co