Won9keluD WaP
Wape petani lereng Kelud

Won9keluD WaP , Jakarta: Perseteruan antara Pemerintah Kabupaten Kediri dan Blitar terkait sengketa batas wilayah Gunung Kelud makin melebar. Setelah sempat digugat Pemerintah Blitar karena dianggap membela Kediri, kini Gubernur Jawa Timur Soekarwo ganti digugat Pemerintah Kediri di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Konflik wilayah yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kediri tak pernah mencapai titik temu. Perundingan kedua belah pihak yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur berulangkali kandas karena masing- masing pemerintah daerah menolak berbagi wilayah Gunung Kelud yang menjadi aset wisata alam luar biasa.

Terakhir, Pemerintah Kabupaten Kediri malah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo sebagai pihak tergugat. Ini lantaran Soekarwo dinilai tidak konsisten memutuskan batas wilayah Gunung Kelud yang sempat diberikan kepada Pemerintah Kediri. “Gubernur mencabut kembali SK itu dan menyatakan Kelud dalam status quo,” kata Haris, Kamis 9 April 2015.

Konflik wilayah yang terjadi sejak tahun 2003 antara Pemerintah Kabupaten Kediri dan Blitar ini mulai memuncak pada dekade 2009 hingga sekarang. Setelah melalui rangkaian perundingan yang alot, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan SK 188/113/KPTS/013/2012 tentang kepemilikan Gunung Kelud kepada Pemerintah Kabupaten Kediri pada 2012. SK tersebut sontak menuai protes Pemerintah Blitar yang menggugat Gubernur di PTUN.

Meski gugatan tersebut tak bisa diproses oleh pengadilan, namun mampu menggoyahkan sikap Gubernur Soekarwo untuk mencabut kembali SK kepemilikan Kelud dari wilayah Kediri dan menyatakan gunung tersebut dalam status quo.

Sikap tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Kediri meradang dan ganti menggugat Gubernur ke PTUN Surabaya dengan tuduhan melakukan pelanggaran hukum.

“Gubernur tak bisa seenaknya mencabut SK yang telah diterbitkan tanpa mengindahkan bukti yuridis kepemilikan Kelud yang dimiliki Pemerintah Kediri. Apalagi hingga kini kami belum pernah menerima otentik SK pencabutan tersebut dari Bagian Hukum pemprov,” kata Kepala Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Kediri Haris.

Karena itu, menurut Haris, langkah yang tepat untuk melawan SK tersebut adalah mengajukan gugatan ke PTUN untuk membatalkan pencabutan SK Gubernur yang telah memberikan penguasaan Kelud kepada Kediri. Saat ini proses gugatan itu telah memasuki tahap dua dan ditangani tim khusus yang ditunjuk Bupati Kediri, Haryanti Surtrisno.

Haris menambahkan pemerintahnya sempat mendapat tekanan dari pemerintah provinsi untuk mencabut gugatan tersebut dan menyelesaikannya di tingkat Kementerian Dalam Negeri. Namun, dengan tegas permintaan itu ditolak dan tetap melanjutkan proses hukum yang sudah berjalan. Dia berharap pengadilan akan membatalkan SK pencabutan itu dan memberikan kembali penguasaan Gunung Kelud kepada Pemerintah Kediri tanpa syarat apapun.

Sementara itu, Pemerintah Blitar siap mendukung keputusan Gubernur yang membatalkan SK 188/113/ KPTS/013/2012.

Pemerintah Blitar bahkan membuka pintu perundingan dengan Kediri terkait pengelolaan Kelud secara bersama-sama. “Soal kerja samanya bagaimana, bisa dibicarakan,” kata Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Blitar Bambang Setiadji.