( Won9keluD WaP ) KEDIRI - Pasca putusan PTUN yang memenangkan Kabupaten Kediri atas Gubernur Jawa Timur terkait sengketa Gunung Kelud,

Pemkab Kediri menilai hal itu masih belum aman dan sah. Meski demikian, Pemkab Kediri akan tetap melakukan perbaikan infrastruktur wisata Gunung tersebut.

"Dengan adanya putusan majelis hakim PTUN kemarin, maka lahan di kawasan Gunung Kelud yang selama ini menjadi sengekta antara Kediri dan Blitar selesai. Kini Gunung Kelud menjadi haknya Pemkab Kediri. Jadi pihak tergugat diwajibkan mencabut surat keputusan Gubernur Jatim nomor 118,113,kpts,014,2014," terang Masykuri, Wakil Bupati Kediri, Kamis 913/8/2015).

Masykuri yang juga ketua tim penetapan batas wilayah Kabupaten Kediri mengatakan, secara resmi putusan tersebut memang belum di terima Pemkab Kediri. Namun, kabar tersebut ia terima dari salah satu staf yang mengawal persidangan.

"Keputusan PTUN adalah putusan yang benar dan sesuai kondisi serta batas-batas yang disengketakan. Berdasarkan arsip negara serta de vacto wilayah tersebut, batas-batas wilayah Gunung Kelud berada di dalam Kabupaten Kediri," tandasnya.

Namun demikian, Pemkab Kediri belum bisa bernafas lega. Pasalnya, putusan hakim PTUN Surabaya belum incracht karena tergugat dan turut tergugat diberi waktu 14 hari untuk menerima putusan atau akan banding.

Diketahui, sengketa perebutan kawasan puncak Gunung Kelud ini memanas ketika Gubernur Jatim Soekarwo menerbitkan SK pencabutan atas keputusan Gubernur Jatim nomor 188,113,kpts,013,2012 terkait penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak di wilayah Gunung Kelud.