Kediri (Won9keluD WaP)
– Masyarakat
Kabupaten Kediri, Jawa Timur mendesak
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri
mempertahankan Gunung Kelud dari
Pemkab Blitar.
Hal itu dikarenakan,
dari wisata, Gunung Kelud menyumbang
pendapatan yang fastastis.
Dalam kurun waktu satu tahun 2014
hingg 2015, pendapatan dari retribusi
wisata Gunung Kelud mencapai Rp 1
miliar.
Jumlah ini dinyatakan melebihi
target yang ditentukan. Oleh karena
itu, menurut warga, sangat disayangkan
apabila Gunung Kelud harus lepas dari
Kabupaten Kediri dan menjadi milik
Pemkab Blitar.
“Jangan sampai Gunung Kelud milik
Kabupaten Blitar. Sebagai warga
Kediri, saya menginginkan agar Pemkab
Kediri mempertahankan Gunung Kelud.
Selama ini pun, Gunung Kelud milik
Kediri dan wisatawan yang hendak
berkunjung melewati wilayah Kediri,”
ungkap Suyani, (45) warga Mojo,
Kabupaten Kediri, Jumat (06/2/2015).
Terpisah, Kepala Bagian Humas Pemkab
Kediri Haris Setiawan mengaku, dari
hasil rekapitulasi kunjungan wisata
Gunung Kelud paska erupsi dari Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
menunjukkan angka 100 persen dari
target awa.
Pendapatan tahun 2014
tersebut dua kali lipat dibanding 2013.
Status kepemilikan Gunung Kelud
kembali menjadi sengketa paska
dicabutkan SK Gubernur Jawa Timur.
Sejauh ini Pemkab Kediri sudah
melayangkan surat keberatan kepada
Gubernur Jawa Timur terkait
pencabutan SK tersebut. Pemkab
mengancam akan menggugat orang nomor
satu di Jawa Timur itu apabila surat
keberatan tersebut tidak diindakan.
Diberitakan sebelumnya, Status
kepemilikan Gunung Kelud sampai
sekarang masih menjadi teka-teki baik
dari sejumlah elemen mulai dari rakyat
hingga pejabat.
Perebutan wilayah
antara Pemerintah Kabupaten Kediri
dengan Pemerintah Kabupaten Blitar
ini berpotensi menimbulkan gesekan.
Bahkan kalau sejumlah pihak
berwenang kurang sigap dalam
menanggapi hal ini, maka berpotensi
terjadi konflik horizontal.
Terkait hal
ini, jajaran Komando Distrik Militer
(Kodim) 0809 Kediri, Jawa Timur mulai
mengantisipasinya. Sejumlah personil
sudah disiagakan baik dengan pola
pengamanan terbuka dan tertutup.
Menurut Komandan Kodim 0809 Letkol
Infrantri Purnomosidi, potensi konflik
walaupun kecil pasti ada. Untuk itu,
pihaknya sudah mengambil tindakan
preventif berupa sosialisasi dan
himbauan agar masyarakat tenang[nng/kun/WkD]